Resistensi.id – China ‘mendamprat’ Israel terkait pendudukan negara itu di Palestina saat rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada pekan lalu.
Wakil tetap China untuk PBB, Geng Shuang, mengatakan sejak awal 2023, Israel terus melakukan pendudukan ilegal di Tepi Barat.
“Sejak awal tahun ini, Israel melanjutkan tindakan sepihak menyetujui pengembalian, pembangunan permukiman dan legalisasi permukiman,” kata Geng pada Rabu (24/5), seperti dikutip Middle East Monitor.
Geng menekankan aktivitas Israel melanggar hukum internasional dan Resolusi PBB. Beijing, lanjut dia, mendesak Israel menghentikan pendudukan Palestina di Israel.
“Dan berhenti merambah tanah dan sumber daya rakyat Palestina,” kata Geng.
Dalam kesempatan itu, Geng juga menyinggung soal kunjungan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Al Aqsa pada 21 Mei.
Menurut dia, tindakan tersebut memicu ketegangan baru. Lebih lanjut, Geng mengatakan status quo situs suci di Yerusalem harus dihormati dan dijaga.
“Terkait isu di situs-situs suci agama, Israel harus berhenti melakukan provokasi, menjamin hak ibadah umat Muslim, menjunjung tinggi kedamaian dan ketenangan situs suci, dan menghormati perwalian Yordania,” ungkap dia lagi.
Kompleks Al Aqsa merupakan situs suci bagi tiga agama yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Namun, lokasi ini kerap menjadi titik konflik Israel dan Palestina.
Geng lantas membeberkan konflik antara Israel dan milisi Palestina yang berulang dalam lima tahun terakhir.
Ia menilai ketegangan ini menunjukkan proses perdamaian yang lama terhenti dan tidak berkelanjutan.
“Bahwa manajemen krisis sepotong-sepotong tak akan bertahan lama, dan solusi yang komprehensif dan tak adil tak tergantikan,” ujar Geng lagi.
Diplomat itu lantas memamerkan peran China dalam isu ini yang kemungkinan melampaui Amerika Serikat sebagai penengah.
Negara dengan pengaruh besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di konflik Israel-Palestina, lanjut dia, harus membuat upaya nyata untuk memajukan proses perdamaian di Timur Tengah.
“Dan seharusnya tak bisa dibenarkan mencegah Dewan Keamanan mencapai konsensus minimum soal masalah Palestina-Israel,” kata Geng.
Pernyataan Geng muncul usai Israel menyetujui usulan anggaran 2023-2024. Dari usulan itu, sebanyak 3,5 miliar shekel Israel atau sekitar Rp14 triliun untuk proyek permukiman ilegal.
Berdasarkan laporan, ada sekitar 600 ribu pemukim ilegal yang hidup di 164 permukiman di Tepi barat dan Yerusalem Timur.
Sumber : Middle East Monitor
