Foto : Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, “Saya pikir sudah tiba saatnya bagi komunitas internasional, terutama bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mengakui negara Palestina.”(TL)
Resistensi.id – Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan siap berlawanan sikap dengan Uni Eropa soal nasib negara Palestina kedepannya. Ia mengatakan pada Jumat (24/11/2023), bahwa Spanyol terbuka untuk secara sepihak mengakui negara Palestina.
“Saya pikir sudah tiba saatnya bagi komunitas internasional, terutama bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mengakui negara Palestina,” kata Sanchez kepada media saat konferensi pers di perbatasan Rafah di sisi Mesir.
Menurut Sanchez, bahwa idealnya pengakuan tersebut akan datang sekaligus dengan setidaknya beberapa negara anggota berpartisipasi. “Namun jika hal ini tidak terjadi, tentu saja Spanyol akan mengambil keputusannya sendiri,” kata perdana menteri Spanyol yang baru terpilih kembali itu.
Sanchez sebelumnya bersumpah bahwa mengakui negara Palestina adalah prioritasnya pada masa jabatannya yang akan datang. Dukungan ini pun kembali ditegaskan saat dia bersama Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo dalam turnya ke Israel, Palestina, dan Mesir.
Sepanjang perjalanan, kedua pemimpin menyerukan perlindungan penduduk sipil di Gaza dan meminta Israel menghormati hukum kemanusiaan internasional. Sanchez mengatakan, Israel tidak mengikuti hukum internasional dan menuduh Israel melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap ribuan anak di Gaza. Meski begitu Sanchez juga dengan tegas mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober.
“Kita perlu mengganti kekerasan dengan harapan dan perdamaian. Ini yang saya sampaikan kepada presiden dan perdana menteri Israel,” kata Sanchez di perbatasan Rafah.
Berbicara mengenai apakah Belgia akan mengakui Palestina, De Croo mengatakan, prioritas pertama adalah membebaskan para tawanan yang disandera oleh Hamas dan membantu meringankan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. “Kemudian, kita perlu duduk mengelilingi meja dan mendiskusikan topik tersebut,” kata De Croo.
Setelah pernyataan dari dua kepala negara itu, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen memerintahkan pemanggilan duta besar Spanyol dan Belgia di Tel Aviv karena teguran keras. Dia membela bahwa Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional.
“Kami mengutuk klaim palsu Perdana Menteri Spanyol dan Belgia yang memberikan dukungan terhadap terorisme,” tulis Cohen di jaringan media sosial X.
Saat ini, sembilan dari 27 negara anggota UE mengakui negara Palestina. Pada 2014, Swedia menjadi negara pertama yang melakukan hal tersebut saat menjadi negara anggota UE.
Dukung ini muncul usai perdana menteri Belgia dan Spanyol bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Jumat. Dia menyarankan agar komunitas internasional perlu mengambil kendali demi perdamaian abadi di Israel dan Palestina.
“Kita membutuhkan pengakuan internasional terhadap negara Palestina, dan PBB perlu melakukan intervensi. Melakukan hal ini akan mencerminkan keseriusan komunitas internasional untuk mencapai perdamaian di kawasan kita,” kata Sisi.
Sisi menjelaskan gagasannya untuk negara Palestina yang didemiliterisasi dengan perjanjian perbatasan internasional pada 1967. Kemungkinan itu berpotensi diwujudkan dengan kehadiran pasukan internasional.
Barcelona putus hubungan dengan israel
Dewan kota Barcelona menyetujui deklarasi yang menangguhkan hubungan dengan Israel sampai ada gencatan senjata permanen di Gaza, Jumat (25/11/2023). Keputusan ini dilakukan karena negara tersebut menyatakan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina.
Keputusan ini bukan pertama kalinya Barcelona memutuskan hubungan dengan Tel Aviv. Pada Februari 2023, Walikota Ada Colau saat itu menangguhkan hubungan kota tersebut dengan Israel dan perjanjian kota dengan Tel Aviv.
Tapi, selama pemilu musim panas ini, Colau kehilangan posisinya dari kandidat sosialis Jaume Collboni. Pada September, walikota yang baru memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel dan perjanjian kota kembar dengan Tel Aviv.
Deklarasi terbaru itu ini diajukan oleh partai sayap kiri Barcelona en Comun yang dipimpin Colau dan didukung oleh Partai Sosialis pimpinan Collboni, serta partai separatis sayap kiri ERC. Deklarasi tersebut mengutuk semua serangan terhadap penduduk sipil, baik yang dilakukan oleh Hamas maupun Israel.
“Setiap hukuman kolektif, pemindahan paksa, penghancuran sistematis rumah-rumah dan infrastruktur sipil serta blokade energi, air, makanan, dan pasokan medis terhadap penduduk sipil. populasi Jalur Gaza,” ujar pernyataan pemerintah Barcelona dikutip dari Anadolu Agency.
Menurut pernyataan yang disetujui pemerintah Barcelona, hambatan utama bagi perdamaian jangka panjang adalah pendudukan dan kolonisasi wilayah Palestina. Ditambah lagi terdapat penyangkalan hak masyarakat.
Anggota penting pemerintah nasional Spanyol lainnya, termasuk mantan menteri dan anggota parlemen saat ini Ione Belarra, telah menyerukan negara tersebut secara keseluruhan untuk juga memutuskan hubungan dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Namun keputusan itu bukan posisi pemerintah pusat.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memang menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Namun perjalanan ke Israel dan Palestina dinilai kurang tepat. Belarra mengatakan, perjalanan Sanchez adalah menutup kejahatan Netanyahu.
Belarea mengatakan, perdana menteri seharusnya berada di Brussels untuk melobi UE. Tindakan ini diperlukan agar UE menerapkan sanksi terhadap Israel seperti yang dilakukan blok tersebut terhadap Rusia setelah mereka menyerang Ukraina.
Sanchez mengkritik tanggapan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober. Dia menyebut situasi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan dan mendesak Israel untuk menghormati nyawa warga sipil dengan segala cara karena jumlah kematian warga sipil tidak dapat diterima.
Sumber : MEM
