Resistensi.id – Amerika Serikat (AS) kembali memveto resolusi gencatan senjata antara Hamas dan Israel dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12/2023).
Ini adalah resolusi kelima yang ditolak oleh AS menggunakan hak veto, hak istimewa yang memungkinkan lima negara pemegang hak veto untuk menggagalkan PBB menerapkan resolusi itu.
Resolusi terakhir diajukan oleh Uni Emirat Arab, anggota Dewan Keamanan PBB.
Sidang itu dihadiri oleh 80 negara dan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 13 setuju untuk gencatan senjata, Inggris abstain, dan AS menolak.
Negara-negara dan kelompok hak asasi manusia (HAM) mengungkapkan kekecewaan atas kegagalan Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza hanya karena veto dari AS.
Otoritas Palestina:
Perdana Menteri Otoritas Pembebasan Palestina (PLO), Muhammad Shtayyeh, mengatakan AS yang memveto resolui gencatan senjata di Jalur Gaza adalah tindakan yang memalukan. Ia menilai AS merestui agresi Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang kini korban jiwa mencapai lebih dari 17.487.
“Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat adalah aib dan izin baru bagi negara pendudukan untuk terus melakukan pembunuhan, menghancurkan dan menggusur rakyat kami,” kata Muhammad Shtayyeh, Sabtu (9/12/2023).
Menurutnya, penggunaan hak veto adalah bukti kebohongan, penghinaan terhadap kemanusiaan dan ketidakpedulian terhadap HAM.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengenakan syal dengan bendera Turki dan Palestina saat ia berpidato di rapat umum yang diselenggarakan oleh partai AKP dalam solidaritas dengan rakyat Palestina di Gaza, di Istanbul pada 28 Oktober 2023.
Rusia :
Amerika memerintahkan pembunuhan warga sipil dengan memveto resolusi gencatan senjata di Gaza. Kata perwakilan Rusia di dewan keamanan PBB
Tiongkok :
Kami menyesalkan Amerika menggunakan hak vetonya terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza meskipun pembunuhan terus terjadi di sana.
Amnesty International:
Hak veto Amerika terhadap resolusi gencatan senjata merupakan tindakan pengabaian yang kejam terhadap penderitaan warga sipil di Jalur Gaza.
Turki
Presiden Turki, Erdogan, menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB.
Erdogan mengecam fakta AS dapat memveto proposal gencatan senjata di Gaza meskipun mendapat dukungan besar dari negara lain.
Ia menilai hal ini memalukan bahwa suara mayoritas dikalahkan oleh hanya satu suara.
“Permintaan gencatan senjata Dewan Keamanan PBB ditolak hanya dengan veto AS. Apakah ini keadilan?” kata Erdogan dalam konferensi hak asasi manusia di Istanbul, Sabtu (9/12/2023).
“Dewan Keamanan PBB perlu direformasi,” tambahnya, seperti diberitakan Al Jazeera.
Erdogan menegaskan dunia kehilangan harapan dan ekspektasi dari Dewan Keamanan PBB.
Oman
Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Albusaidi, mengungkapkan kekecewaannya kepada PBB yang gagal mengadopsi resolusi dari UEA.
Menurutnya, keputusan AS menggunakan hak veto adalah hal yang memalukan.
“Penggunaan hak veto di Dewan Keamanan merupakan penghinaan yang memalukan terhadap norma-norma kemanusiaan,” kata Sayyid Badr Albusaidi, Jumat (8/12/2023).
“Saya sangat menyesal bahwa Amerika Serikat harus mengorbankan nyawa warga sipil yang tidak bersalah demi Zionisme,” lanjutnya.
Iran
Menteri Luar Negeri Iran, Amirabdollahian, mengatakan selama AS mendukung kelanjutan perang. Menurutnya, ada kemungkinan terjadinya ledakan yang tidak terkendali di Timur Tengah.
Malaysia
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan keberatan kerasnya terhadap AS yang memveto resolusi tersebut.
“Aneh dan di luar kewarasan manusia ketika ada pihak yang mendukung dan bungkam terkait pembantaian anak-anak dan perempuan tak berdosa serta warga sipil,” tulis Anwar Ibrahim di X, Sabtu (9/12/2023).
Hamas:
Memveto resolusi Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat merupakan partisipasi langsung dalam pembunuhan bangsa Palestina.
Sejak pertempuran terbaru antara Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) Palestina dan Israel pada Sabtu (7/10/2023), Dewan Keamanan PBB setidaknya sudah mengajukan lima resolusi perdamaian.
Namun, AS yang merupakan sekutu Israel, tetap memveto resolusi tersebut meski suara mayoritas mendukung untuk diterapkan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Sebelumnya, Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai Operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023) pagi.
Hamas mengatakan, serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al Aqsa, seperti diberitakan Al Arabiya.
Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan perang melawan Hamas dan meluncurkan pasukan ke Jalur Gaza pada keesokan harinya.
Pemboman Israel di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 17.487 warga Palestina sejak Sabtu (7/10/2023) hingga perhitungan korban pada Sabtu (9/12/2023), lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi, dikutip dari Anadolu.
Selain itu, kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina juga terjadi di Tepi Barat, wilayah yang dipimpin Otoritas Pembebasan Palestina (PLO).
Sumber : Resistence Media
