Resistensi.id – Jerman diyakini akan mengumumkan keadaan darurat di dalam negeri. Hal ini ditegaskan Kanselir Olaf Scholz dalam pernyataan pemerintah kepada parlemen Rabu waktu setempat.
Ini terkait persetujuan bantuan keuangan Jerman ke Ukraina tahun depan. Oposisi enggan menyetujuinya karena mencap rencana tersebut tipuan finansial dan berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Sebenarnya pemerintahan koalisi Scholz baru saja mencapai kesepakatan mengenai anggaran tahun 2024 setelah negosiasi yang menegangkan selama berminggu-minggu. Kabinet setuju untuk mempertahankan pembatasan utang yang ada sambil memotong biaya operasional berbagai departemen dan memangkas subsidi tertentu terkait perubahan iklim.
Namun, bantuan militer dan keuangan lebih lanjut kepada Kyiv masih disebut-sebut sebagai salah satu prioritas utama Berlin, bersamaan dengan transformasi ekonomi ramah lingkungan Jerman dan penguatan kohesi sosial. Ia berujar akan tetap meminta dukungan anggaran untuk Ukraina karena penting bagi Europa.
“Saya akan menganjurkan dukungan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan untuk Ukraina,” tegasnya di depan Majelis Rendah parlemen, Bundestag, dikutip dari RT, Kamis (14/12/2023).
“Karena ini menyangkut keamanan Eropa,” tegasnya.
Berlin sendiri berencana menghabiskan U$8,63 miliar untuk persenjataan bagi Ukraina tahun depan, bersama dengan jumlah uang yang tidak ditentukan yang dialokasikan untuk bantuan keuangan untuk anggaran Ukraina. Sementara sekitar US$6,47 miliar lakan digunakan untuk mendukung pengungsi Ukraina yang tinggal di Jerman.
“Jelas… jika situasinya memburuk… karena pendukung lain menarik bantuan mereka, maka kita harus bereaksi,” jelas Scholz seraya mengakui bahwa dukungan internasional terhadap Ukraina semakin berkurang dan mungkin akan memaksa Berlin mengeluarkan lebih banyak dana untuk membantu Kyiv.
“Rusia seharusnya mengandalkan pendukung Barat yang mendukung Kiev untuk meninggalkan Ukraina … Bahaya dari salah perhitungan tidak dapat diabaikan.” ujarnya,
“Kami telah memutuskan untuk mengusulkan resolusi pengecualian rem utang di Bundestag.”
Perlu diketahui, di tahun 2009, peraturan fiskal yang dikenal sebagai ‘rem utang’ di Jerman membatasi defisit anggaran nasional hingga 0,35% dari PDB. Ini membatasi penerbitan obligasi pemerintah baru.
Klausul khusus masih memungkinkan pemerintah untuk mengabaikan pembatasan ini. Namun, jika terjadi “keadaan darurat yang tidak terduga.
Kabinet Scholz sudah menghadapi apa yang disebut “krisis tanpa utang” pada bulan November ketika Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman memutuskan anggaran tahun 2024 tidak sah karena melanggar aturan rem utang. MK melarang pemerintah menggunakan kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai.
Sumber : Russian Today
