DPR AS : JOE BIDEN MENYERANG YAMAN TANPA PERSETUJUAN KONGRES

Resistensi.id – Tindakan Amerika Serikat (AS) yang menyerang Yaman mendapat tentangan dari pemerintah Washington.

Presiden AS, Joe Biden dianggap melanggar konstitusi dengan melakukan serangan udara di Yaman tanpa persetujuan kongres.

Presiden AS Joe Biden menghadapi reaksi balik dari beberapa anggota Partai Demokrat atas agresi terbaru AS-Inggris yang menargetkan beberapa lokasi di Yaman pada Kamis (11/1/2024).

Perwakilan Demokrat Rashida Tlaib memberikan reaksi menohok kepada Joe Biden.

Ia menuduh Biden melanggar Pasal I Konstitusi dengan melakukan serangan udara di Yaman tanpa persetujuan kongres.

Selain itu menurutnya, warga AS telah bosan dengan perang yang tiada akhir.

Sementara menurut Anggota Kongres Sam Lee, rakyat tak ingin dana pajak mereka digunakan untuk perang tanpa akhir.

Selain itu perwakilan dari partai Demokrat AS RO KHANNA, untuk California mengatakan, “Presiden perlu datang ke Kongres sebelum melancarkan serangan terhadap Houthi di Yaman dan melibatkan kita dalam konflik Timur Tengah lainnya. Itu adalah Pasal I Konstitusi. Saya akan membela hal itu terlepas dari apakah anggotanya dari Partai Demokrat atau Republik. Gedung Putih.”

Perwakilan AS dari partai Demokrat lainnya VAL HOYLE, untuk Oregon mengatakan, “Serangan udara ini tidak diizinkan oleh Kongres. Konstitusinya jelas: Kongres memiliki wewenang tunggal untuk mengizinkan keterlibatan militer dalam konflik luar negeri. Setiap presiden harus terlebih dahulu datang ke Kongres dan meminta izin militer, apa pun partainya.”

PERWAKILAN AS MARK POCAN, DEMOKRAT, WISCONSIN

“Amerika Serikat tidak bisa mengambil risiko terlibat dalam konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun tanpa izin Kongres. Gedung Putih harus bekerja sama dengan Kongres sebelum melanjutkan serangan udara di Yaman.”

PERWAKILAN AS THOMAS MASSIE, REPUBLIK, KENTUCKY

“Hanya Kongres yang mempunyai wewenang untuk menyatakan perang. Saya harus memberikan penghargaan kepada Rep Ro Khanna di sini karena tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya, karena sangat sedikit yang bersedia membuat pernyataan ini saat partai mereka berada di Gedung Putih.”

Sumber : The Intercept

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *