Resistensi.id – Venezuela pada Kamis (15/2) memerintahkan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) di Caracas untuk menghentikan semua operasinya, dan memerintahkan para stafnya untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu tiga hari.
Menteri Luar Negeri Yván Gil mengumumkan keputusan itu dengan mengatakan kantor tersebut menjalankan “peran yang tidak pantas” dan telah menjadi “firma hukum pribadi para komplotan kudeta dan teroris yang secara permanen bersekongkol melawan negara.”
Ditambahkannya, keputusan itu akan tetap berlaku hingga kantor itu secara terbuka memperbaiki “sikap kolonialis dan kasar, yang melanggar Piagam PBB.”
Pengumuman ini muncul setelah Kantor PBB Urusan HAM itu mengkritik keputusan Venezuela yang menahan pengacara HAM Rocío San Miguel, sebuah insiden yang telah menarik perhatian domestik dan internasional.
Pemerintah menahannya atas apa yang mereka katakan sebagai perannya dalam dugaan plot yang didukung Amerika untuk membunuh Presiden Nicolas Maduro.
Kantor PBB Urusan HAM itu mendesak Venezuela melalui platform media sosial X untuk segera membebaskan San Miguel dan memberikan hak pembelaan hukum kepadanya.
Pada 2020, tim pencari fakta PBB menuding pemerintah Venezuela melakukan kejahatan kemanusiaan atas pembunuhan, penyiksaan, kekerasan, dan penghilangan orang. PBB menyimpulkan Presiden Nicolas Maduro terlibat.
Tim misi PBB menyataka bahwa Venezuela terlibat dalam kekerasan sistemik sejak 2014 yang bertujuan menekan oposisi dan meneror rakyat.
Presiden Maduro, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan turut memberi perintah untuk kejahatan tersebut, menjadi koordinator operasional, serta memberikan bantuan.
Salah satu contoh operasi kejahatan pemerintah Venezuela adalah dengan metode jebakan senjata. Caranya, mereka sengaja menaruh senjata di area milik loyalis oposisi pemerintah, kemudian pasukan keamanan menggeledah area tersebut untuk menangkap, menyiksa, dan menembak target.
“Misi menemukan landasan beralasan untuk percaya otoritas Venezuela dan pasukan keamaan telah merencanakan dan mengeksekusi pelanggaran HAM serius sejak 2014, beberapa di antaranya termasuk pembunuhan semaunya dan penggunaan penyiksaan yang sistematis, yang menjadikannya kejahatan kemanusiaan,” ujar Marta Valiñas, ketua misi PBB.
Investigator menyimpulkan hal tersebut setelah memeriksa 223 kasus.
Laporan tersebut akan diberikan ke Dewan HAM PBB pekan depan. Venezuela akan mendapat kesempatan untuk merespons.
Dubes Venezuela di PBB sudah mengkritik investigasi sebagai bagian dari kampanye Amerika Serikat. Tim PBB itu juga dilarang masuk Venezuela.
Venezuela sedang diterpa krisis ekonomi selama bertahun-tahun. Partai sosialis yang berkuasa sejak 2007 masih belum bisa memperbaiki ekonomi negara kaya minyak tersebut. Jutaan rakyatnya lantas kabur ke negara-negara tetangga seperti Kolombia.
Sumber : France 24
