Resistensi.id – Pemerintah Indonesia membantah laporan yang menyatakan bahwa pihaknya akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk mendapatkan keanggotaan di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan pada 11 April bahwa Indonesia telah setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, sebuah langkah yang dikatakan diperlukan untuk mendukung permohonan Indonesia bergabung dengan OECD.
Menurut Yedioth Ahronoth, kesepakatan tersebut tercapai setelah tiga bulan perundingan rahasia antara Israel, Indonesia, dan 38 negara anggota OECD.
Surat kabar tersebut juga mengutip surat dari Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, kepada Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, yang menyatakan bahwa setiap keputusan masa depan untuk menerima Indonesia sebagai anggota akan memerlukan persetujuan bulat dari semua anggota, termasuk Israel.
Namun, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap Palestina tidak berubah.
“Sampai saat ini, belum ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, khususnya di tengah situasi yang terjadi di Gaza,” ujar Lalu pada 11 April.
Pada tanggal 20 Februari 2024, OECD mengumumkan akan memulai pembicaraan aksesi dengan Indonesia, namun menekankan bahwa kesepakatan bulat dari semua anggota diperlukan untuk menerima anggota baru.
Ibu Julia Lau, rekan senior di ISEAS – Yusof Ishak Institute, mengomentari bahwa situasi di Gaza saat ini tidak memungkinkan Indonesia untuk mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Israel.
Indonesia telah mengecam keras tindakan militer Israel di Gaza dan mendukung litigasi yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag.
Angkatan Udara Indonesia, bekerja sama dengan Yordania, telah mengirimkan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap Palestina.
Laporan dari media lain seperti The Times of Israel juga mengkonfirmasi adanya diskusi tentang normalisasi hubungan, namun tidak ada komentar resmi dari OECD mengenai laporan tersebut.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menolak kebijakan diskriminatif terhadap Israel.
Dilansir dari The StraitsTimes, Angkatan Udara Indonesia, bersinergi dengan Yordania, berhasil mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Bantuan yang dikirim pada malam Hari Raya Idul Fitri, 9 April, mencakup 3.200 kg makanan dan obat-obatan, sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak di wilayah tersebut.
Menurut Dr. Dinna Prapto Raharja, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Bina Nusantara, keputusan ini mencerminkan posisi tegas Indonesia terhadap situasi di Jalur Gaza.
Beliau menekankan bahwa pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Israel, mengingat kekerasan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Dr. Raharja juga menyampaikan kekhawatiran tentang potensi manipulasi berita oleh kelompok garis keras di Israel, yang dapat mendiskreditkan upaya Indonesia.
“Kita harus waspada terhadap pernyataan yang dapat mengganggu kampanye Indonesia dalam memanusiakan warga Palestina,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Ms. Lau menyoroti bagaimana isu keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di Israel untuk menekan Jakarta.
Namun, beliau berpendapat bahwa tindakan semacam itu akan berdampak negatif bagi Israel sendiri, mengingat meningkatnya sentimen global yang menentang mereka.
Laporan sebelumnya telah menunjukkan upaya Indonesia untuk menjalin hubungan dengan Israel, termasuk klaim pada Februari 2024 yang telah dibantah oleh otoritas Indonesia.
Pada tahun 2016, The Times of Israel melaporkan pernyataan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mendesak hubungan resmi antara kedua negara.
Namun, pemerintah Indonesia, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina.
Pada tahun 2022, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel untuk memediasi konflik Israel-Palestina.
Namun Indonesia mengalami kekalahan dalam pencalonan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2023, sebagian karena kontroversi terkait partisipasi Israel.
Mengenai ambisi Indonesia menjadi anggota OECD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan persiapan yang matang.
Indonesia berharap dapat menyelesaikan proses keanggotaan dalam dua hingga tiga tahun, mendukung visi mereka menjadi negara maju pada peringatan seratus tahun kemerdekaan pada tahun 2045.
Sumber : BM
